Jakarta (ANTARA) - Pengamat hukum dan pembangunan Hardjuno Wiwoho menyarankan agar pemilihan manajemen Badan Pengelola Investasi (BPI) Daya Anagata Nusantara (Danantara) nantinya dilakukan dengan bebas dari kepentingan politik.
Hal tersebut, kata dia, agar Danantara tidak mengalami nasib seperti kasus Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) atau 1Malaysia Development Berhad (1MDB).
"Dalam kasus BLBI, kita melihat bagaimana dana negara dapat disalahgunakan akibat lemahnya pengawasan dan intervensi politik yang kuat," ucap Hardjuno dalam keterangan tertulis di Jakarta, Kamis.
Sementara, lanjut dia, kasus 1MDB menjadi pelajaran bahwa jika ada intervensi politik dan kurangnya pengawasan, holding investasi negara bisa menjadi beban ekonomi yang berlarut-larut.
Selain manajemen yang bebas dari politik, Hardjuno turut merekomendasikan agar pengelolaan Danantara nantinya diiringi dengan audit independen oleh lembaga internasional serta laporan keuangan yang terbuka untuk publik.
Apabila semua langkah tersebut diterapkan dengan disiplin, menurut dia, Danantara bisa menjadi kekuatan ekonomi yang nyata bagi Indonesia.
Sebaliknya jika tidak, kata dia, terdapat potensi pengulangan kesalahan yang pernah terjadi, sehingga pengawasan ketat dan tata kelola yang baik akan menentukan keberhasilannya.
"Sejarah mencatat bahwa tanpa transparansi dan akuntabilitas, holding semacam ini dapat menjadi sumber masalah baru bagi ekonomi nasional," tuturnya.
Pemerintah resmi membentuk Danantara, sebuah holding yang akan mengelola aset tujuh Badan Usaha Milik Negara (BUMN) besar dengan nilai total Rp14.715 triliun.
Holding tersebut diharapkan mampu meningkatkan efisiensi dan daya saing ekonomi nasional, mirip dengan model Temasek Holdings di Singapura.
Presiden Prabowo Subianto mengumumkan peluncuran Danantara akan dilakukan pada 24 Februari mendatang, yang disampaikan dalam pidatonya pada World Governments Summit 2025, Jumat (14/2).
"Menurut evaluasi awal, Danantara akan mengelola lebih dari 900 miliar dolar Amerika Serikat (AS) aset dalam pengelolaan (AUM)," kata Prabowo.
Kepala Negara juga mengungkapkan bahwa initial funding atau pendanaan awal Danantara di proyeksi mencapai 20 miliar dolar AS pada tahun ini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pengamat saran manajemen Danantara bebas dari kepentingan politik
