Jakarta (ANTARA) - Pemerintah Indonesia telah berhemat pembayaran bunga utang sebesar Rp29 triliun hingga Rp30 triliun per tahun berkat kebijakan berbagi beban alias burden sharing yang dilakukan dengan Bank Indonesia (BI) saat pandemi COVID-19 melanda.
Adapun selama tiga tahun pandemi pada 2020-2023, BI telah melakukan burden sharing dengan membeli surat berharga negara (SBN) sebesar Rp1.104,85 triliun serta menanggung sebagian beban bunganya.
"Namun angka penghematan ini bergerak sesuai dengan kebijakan suku bunga," kata Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani dalam konferensi pers Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) di Jakarta, Selasa.
Mantan Direktur Pelaksana Bank Dunia ini menjelaskan hal tersebut lantaran semua SBN yang dibeli oleh BI dalam rangka COVID-19 bersifat dapat diperdagangkan di pasar sekunder (tradable) dan memiliki jangka waktu antara 5 tahun hingga 8 tahun.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur BI Perry Warjiyo membeberkan pembelian SBN BI di pasar perdana mengacu pada Surat Keputusan Bersama (SKB) I, II, dan III. Untuk SKB I, suku bunga SBN yang dibeli bank sentral mengacu pada suku bunga pasar.
Kemudian untuk SKB II yang mencatatkan pembelian SBN sebesar Rp397,56 triliun, semua beban bunga pasar ditanggung oleh BI sebesar 7 persen. Sedangkan untuk SKB III yang mencatatkan pembelian SBN Rp439 triliun, suku bunga yang ditanggung adalah sama dengan biaya operasi moneter.
Pembelian SBN oleh BI dalam SKB III dilakukan dalam dua tahun, yakni pada tahun 2021 sebesar Rp215 triliun dan tahun 2022 sebesar Rp224 triliun.
"Dulu waktu suku bunga BI sebesar 3,5 persen, biaya fiskalnya 3,5 persen dan penghematannya 3,5 persen dibandingkan suku bunga pasar. Tetapi saat suku bunga 7 persen, penghematan fiskalnya 7 persen dikurangi 3,5 persen," jelas Perry.
Baca juga: Investor Malaysia akan bangun pabrik pakan dan pengolahan ikan di NTB
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Pemerintah hemat hingga Rp30 triliun per tahun berkat "burden sharing"
Berita Terkait
Rupiah menguat karena Sri Mulyani mungkin bergabung ke Kabinet Prabowo
15 October 2024 11:07 Wib
Pemerintah penerimaan pajak Rp1.405,32 triliun hingga Juli
13 August 2024 13:45 Wib
Sri Mulyani ingatkan masyarakat saring informasi demi hindari bahaya pinjol
25 June 2024 12:27 Wib
Menkeu terus berkoordinasi soal anggaran kabinet Prabowo
20 June 2024 20:18 Wib
Menkeu: Ekonomi Indonesia bisa tumbuh 5 persen dengan jaga kesejahteraan masyarakat
30 April 2024 20:03 Wib
Bertemu Sri Mulyani di WEF, PM Anwar bincangkan reformasi fiskal hingga keuangan Islam
29 April 2024 19:39 Wib
Menkeu sebut kasus Bea Cukai barang hibah SLB diselesaikan Senin besok
28 April 2024 16:29 Wib
Menkeu pastikan keluhan terhadap pelayanan Bea Cukai ditindaklanjuti
28 April 2024 14:49 Wib