Penyakit Akhir Tahun Penghabisan Anggaran

id Penghabisan Anggaran, Hani Adhani

Ilustrasi (1)

Menjelang akhir tahun kita sering kali menemukan tentang adanya berbagai isu terkait adanya penghabisan anggaran di kalangan birokrasi Pemerintahan dan yang paling menyedihkan adalah adanya paradigma dikalangan birokrat kita bahwa anggaran negara setiap tahun harus dihabiskan, karena kalo tidak dihabiskan sayang apabila anggaran tersebut nantinya akan dimasukan kembali ke kas negara.

Kalimat tersebut pasti sering sekali kita dengar dari kalangan teman-teman para aparatur sipil negara menjelang bulan november dan desember setiap tahunnya dan dalam praktik pelaksanaannya, kita juga sering kali melihat menjelang akhir tahun banyak pembangunan infrastruktur yang sepertinya dipaksakan untuk diadakan. 

Contohnya pembangunan gorong-gorong, galian kabel, dan trotoar yang hampir tiap tahun digali dan dirubah, sehingga hal tersebut menjadi trending topic di sosial media. “Lagi musim apa di kota anda? Lagi musim galian”, karena secara merata di setiap kota dan kabupaten ada proyek galian sehingga menimbulkan kemacetan.

Tentunya kita sebagai rakyat pastinya cukup dibuat pusing oleh adanya gejala “penyakit akhir tahun” ini. Masa iya setiap tahun ada galian gorong-gorong dan perbaikan trotoar dan itu selalu dilakukan menjelang akhir tahun?. 

Belum lagi terkait dengan banyaknya kegiatan birokrasi pemerintahan yang dilaksanakan di luar kota padahal kegiatan tersebut secara nalar kewajaran bisa dilaksanakan di kantor atau di dalam kota, kok bisa mengadakan kegiatan di luar kota, sehingga akibatnya banyak PNS berbondong-bondong “bedol desa” pergi ke luar kota secara bersamaan untuk mengikuti kegiatan yang sepertinya sangat dipaksakan. 

Contohnya kalo di pemerintah daerah ada trend “study banding” di setiap akhir tahun, di pemerintahan pusat ada trend “rapat kerja” dan “konsinyering” yang dilaksanakan di luar kota, yang tentunya semua kegiatan tersebut menggunakan anggaran negara yang tidak sedikit.

Kita sebagai rakyat biasa pastinya sangat prihatin dan miris terhadap fenomena penyakit menghabiskanan anggaran negara ini. Apa iya setiap tahun pemerintahan kita seperti ini? Apa tidak ada pengawasan dari BPKP, BPK atau KPK terkait penggunaaan anggaran yang tidak pas peruntukannnya atau cenderung dipaksakan sehingga cenderung lebih ke arah pemborosan anggaran.

Apa seyogyanya yang harus dilakukan agar “penyakit akhir tahun” ini tidak terulang lagi?
Tentunya ini “PR” besar untuk Presiden kita, Pak Jokowi dan Ibu Sri Mulyani untuk selalu terus mengingatkan para pengguna atau kuasa pengguna anggaran untuk betul-betul “berhemat” menggunakan anggaran negara. 

Jangan sampai ada kesan bahwa apabila masih ada sisa anggaran negara, kemudian sisa anggaran tersebut dikembalikan ke kas negara lalu kemudian hal tersebut menyebabkan kementerian atau lembaga negara atau pemerintah daerah tersebut dianggap gagal melaksanakan pencapaian kinerjanya. 

Apa iya paradigma seperti itu yang akan terus dibangun dan di pupuk oleh kita semua di  negara yang kita cintai ini? 

Sementara di luar sana masih banyak rakyat kita yang untuk makan aja susah, untuk bayar sekolah aja mereka harus menggadaikan dan menjual barang-barangnya. Apa jadinya apabila kita sebagai aparatur negara yang notabene disumpah untuk mengutamakann kepentingan negara lalu dengan seenaknya menggunakan anggaran negara tanpa kontrol dan cenderung boros serta dipaksakan dan diada-adakan dengan alasan pencapaian kinerja, padahal kegiatan atau pembangunan tersebut tidaklah penting dan malah cenderung dipaksakan. 

Bisa dibayangkan kalo “penyakit akhir tahun” ini dilaksanakan secara terstruktur, sistematis dan masif di seluruh Indonesia dari sabang sampai Merauke, maka bisa dipastikan milyaran uang negara menguap tidak jelas dan kita sebagai rakyat harus membayarnya lewat pajak yang setiap hari kita bayar. 

Lalu kemana BPKP, BPK, KPK yang seharusnya mengingatkan kita semua? Kenapa fenomena ini dibiarkan terus menerus? Kenapa tidak ada upaya pencegahan? Kenapa tidak ada kontrol? Kenapa audit selalu dilakukan di belakang, kenapa tidak dicoba untuk melakukan audit di depan sebelum pelaksanaan kegiatan?

BPK, KPK dan BPKP harus membantu Pak Jokowi menyembuhkan “penyakit akhir tahun” ini. Mengingatkan Presiden, mengingatkan para menteri, mengingatkan semua ketua lembaga negara, mengingatkaan gubernur, bupati dan walikota, dan mengingatkan semua kuasa pengguna anggaran negara untuk benar-benar menghemat anggaran yang ada, jangan sampai anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan yang tidak ada manfaatnya untuk rakyat.

Semoga pak Jokowi yang sangat sederhana tidak bosan untuk mengingatkan  kembali semua pejabat negara dan semua aparatur negara agar kembali “mengikatkan ikat pinggang dan berhemat”, jangan sampai jurang pemisah antara si kaya dan si miskin semakin terlihat di negara kita ini dan semoga para kuasa pengguna anggaran negara dapat menggunakan anggaran negara untuk pembangunan yang memang sangat urgent untuk kepentingan rakyat dan jangan sampai menggunakan anggaran negara dengan rumus “sapu jagat” dengan berbagai kegiatan yang notabene tidak jelas dan hanya fokus menghabiskan anggaran saja.

Tentunya niat baik saja tidak cukup untuk menyembuhkan “penyakit akhir tahun” ini, dibutuhkan kerjasama, kerja keras dan prasangka baik dari semua elemen masyarakat untuk menyembuhkan “penyakit akhir tahun” sehingga penyakit seperti ini tidak akan ada lagi di negara kita yang kita cintai ini dan negara kita akan semakin baik, dan rakyat akan semakin sejahtera.
  
* Mahasiswa Program Doktor Fakultas Hukum
  International Islamic University Malaysia
Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2017

Komentar