PM Malaysia: Demokrasi adalah sistem yang memungkinkan penguasa dan parlemen dikritik

Kuala Lumpur (ANTARA) - Perdana Menteri Malaysia Anwar Ibrahim mengingatkan bahwa demokrasi adalah sistem yang memungkinkan penguasa, termasuk parlemen untuk dinilai, dikritik, dan bertanggung jawab atas yang dilakukan terhadap publik.

Hal itu ditekankan Anwar saat membuka pertemuan ke-46 parlemen se-ASEAN (ASEAN Inter-Parliamentary Assembly/AIPA) di Kuala Lumpur, Malaysia, Kamis.

"Demokrasi bukanlah tentang pemilihan umum setiap empat atau lima tahun. Demokrasi adalah tentang sistem yang memungkinkan partai yang berkuasa untuk dipertanyakan, dikritik, dan dinilai oleh publik, serta bertanggung jawab atas apa yang mereka lakukan. Ini berlaku juga kepada anggota parlemen," kata Anwar.

Anwar mencermati perkembangan yang terjadi di banyak negara, baik di ASEAN maupun di luar kawasan, di mana publik sangat kritis mempertanyakan kinerja pemerintah maupun anggota dewan.

"'Apakah mereka menggunakan pengaruh dan kekuasaannya untuk memperkuat atau meningkatkan posisinya, atau untuk memanfaatkan hak istimewa mereka, atau apakah mereka benar-benar melayani kepentingan warga negaranya'?" ujar Anwar.

Dia menekankan perkembangan beberapa pekan terakhir di beberapa negara sungguh mengejutkan, dan hendaknya membuat pemerintah, kalangan oposisi, anggota Parlemen, anggota kongres, senator, waspada bahwa apapun yang dilakukan, harus tetap menghormati semangat konstitusi, sumpah jabatan, semangat akuntabilitas dan hak publik untuk bertanya.

Dia menuturkan di tengah perkembangan media sosial yang demikian pesat, dengan keterbukaan informasi di mana-mana, masyarakat–terutama kaum muda dapat ikut serta memantau dan menilai kerja serta pandangan pemerintah dan anggota dewan, untuk kemudian mengambil keputusan untuk bersikap.

Menurutnya, pada konteks ini pula, peran pimpinan parlemen sangat penting untuk tetap memastikan setiap gagasan dan wacana yang diperdebatkan tetap mematuhi kesopanan dan etika.