Malaysia putuskan tidak ada lagi PKP total

id Malaysia,PKP

Malaysia putuskan tidak ada lagi PKP total

Pengendara lalu lintas melintasi spanduk bertuliskan darurat COVID-19 yang dipasang pada sebuah jembatan penyeberangan di Jalan Raja Laut Kuala Lumpur, Sabtu (13/2/2021). Malaysia saat ini berada dalam pemerintahan darurat yang diberlakukan untuk menangani pandemik COVID-19 yang beberapa hari ini pada kisaran 3.000 kasus per hari. ANTARA Foto/Agus Setiawan.

Kuala Lumpur (ANTARA) - Pemerintah Malaysia mengubah strategi dalam penanganan pandemik COVID-19 dengan memutuskan tidak ada lagi Perintah Kawalan Kawalan (PKP) secara menyeluruh di seluruh negara bagian namun dilakukan pada sasaran tertentu.

"Pemerintah akan melaksanakan strategi pengawalan penularan COVID-19 secara lebih bersasar dengan bersandarkan sains dan data untuk mengurangi dampak negatif terhadap aktivitas ekonomi negara," ujar Perdana Menteri Muhyiddin Yasin pada pidato khusus Program Strategik Memperdayakan Rakyat
dan Ekonomi senilai RM20 miliar di Putrajaya, Rabu.

Muhyiddin mengatakan perubahan strategi dilakukan dengan mempertimbangkan pelaksanaan Program Imunisasi COVID-19 Kebangsaan yang telah berlangsung.

"Sebaliknya kawalan pergerakan hanya dilaksanakan mengikut lokasi dan tertumpu kepada klaster terkait saja," katanya.

Muhyiddin mengatakan selain menyegerakan pelaksanaan imunisasi COVID-19 hingga saat ini lebih 300 ribu rakyat telah menerima suntikan pertama vaksin.

"Pemerintah akan menaikkan peruntukan bagi program imunisasi daripada tiga miliar kepada lima miliar ringgit untuk mempercepatkan sasaran imunisasi berkelompok pada Desember 2021 dibanding sasaran awal pada semester pertama 2022," katanya.

Untuk mencapai sasaran ini, ujar dia, sebanyak 15 ribu petugas akan ditempatkan di hampir 950 Pusat Pemberian Vaksin (PPV) di seluruh negara bagian.

Selaras dengan Ordinan Darurat 2021, ujar dia, pematuhan SOP dan penagakan perundangan yang lebih ketat dan transparan akan terus dilaksanakan untuk mengawal penularan wabah COVID-19.

"Bagi melindungi golongan pekerja, Kementrian Perekonomian (MITI) akan melaksanakan inisiatif Safe@Work yang mempertanggungjawabkan majikan untuk menyediakan tempat kerja dan penginapan yang kondusif bagi para pekerja," katanya.
 
Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2021

Komentar