Gerindra Malaysia kunjungan ke Dubes

id Gerindra Malaysia

Silaturahmi Gerindra ke KBRI Kuala Lumpur (1)

"WNI yang berada di Malaysia sekita 2.5 juta dan 80 persen diantaranya mereka adalah kosong secara dokumen, dan bagi TKW yang kosong sudah dilatih di dalam KBRI sendiri sebagai entrepreneurship dan kita sudah menambahkan 50 staf di imigrasi sendiri,"
Kuala Lumpur, (AntaraKL) - Pengurus Dewan Pimpinan Luar Negeri (DPLN) Partai Gerindra Malaysia, Selasa, melakukan kunjungan silaturahim ke Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Kuala Lumpur dan diterima Dubes Rusdi Kirana.

Turut mendampingi Dubes Atase Politik Agung Cahya Sumirat sedangkan dari DPLN Gerindra Darsil Abd Muis (Ketua Umum), Roby Aditya Nugraha (Sekretaris Jendral), Kartika Mahardika Putri(Bendahara) dan beberapa pengurus partai lainnya.

Dalam sambutannya Rusdi kirana mengatakan sesungguhnya dirinya sangat dekat dengan Partai Gerindra karena dirinya mempunyai hubungan emosional yang sangat erat dengan Prabowo Subianto.

Sekjen DPLN Partai Gerindra Malaysia Roby Aditya Nugraha kemudian memperkenalkan satu persatu pengurus mulai dari ketua umum dan beserta kader-kader partai lainnya yang hadir pada acara silaturahim tersebut.

Darsil saat memberi sambutan menyisipkan beberapa masukan dan pertanyaan yang mengenai permasalahan warga atau TKI Indonesia yang berada di Malaysia.

"WNI dan TKI di Malaysia sudah menjadi komitmen DPLN Gerindra Malaysia untuk membantu semampunya sebagaimana tertuang di dalam visi-misi DPLN Gerindra," katanya.

Dia menyebutkan diantaranya misi DPLN Gerindra ialah membantu WNI / TKI yang bermasalah di Malaysia, menjalin atau menjaga hubungan diplomatik antar dua negara, menjadi perpanjangan tangan pemerintah pada semua WNI di Malaysia.

Kemudian melestarikan kebudayaan antar dua negara

Tentang dipermudahnya proses pembuatan SPLP / paspor bagi warga negara, Rusdi mengatakan di KBRI dalam satu hari sekitar 1000 orang yang ingin membuat dokumen

"WNI yang berada di Malaysia sekita 2.5 juta dan 80 persen diantaranya mereka adalah kosong secara dokumen, dan bagi TKW yang kosong sudah dilatih di dalam KBRI sendiri sebagai entrepreneurship dan kita sudah menambahkan 50 staf di imigrasi sendiri," katanya.

Selain itu dibuat sistem baru 24 jam pelayanan di KBRI tetapi di dalam perjalanan pasti ada pelayanan yang kurang berkenaan namun semua itu tidak akan selesai dalam situasi seperti ini.

"Saya sudah berkomitmen untuk memberikan perintah kepada staf untuk memproses secara cepat untuk mengurus dokumen bagi warga negara yang kosong sacara dokumen, dikarenakan itu adalah hak seluruh warga Negara Indonesia untuk mendapatkannya," ujar Rusdi.

Dia menegaskan apabila ada staf KBRI yang mengutip uang untuk proses pembuatan dokumen tersebut akan diambil tindakan.
Pewarta :
Editor: Agus Setiawan
COPYRIGHT © ANTARA 2018

Komentar