"Saya senang ada kemajuan bukan hanya pada proses pengindukan, tapi juga sinergi usaha," kata Direktur Utama Danareksa Arisudono Soerono mengutip pesan yang disampaikan Wakil Menteri BUMN Kartika Wirjoatmodjo di Jakarta, Rabu.
Kementerian BUMN menunjuk Danareksa sebagai perusahaan induk untuk membina dan memperbesar aset perusahan-perusahaan pelat merah agar bisa memberikan kontribusi signifikan terhadap keuangan negara.
Tahun lalu, Menteri BUMN mengeluhkan sumbangan dividen sebesar 76 persen yang hanya bersumber dari 15 BUMN atau sekitar 10 persen dari total seluruh perusahaan milik negara.
Erick lantas mensiasati ketimpangan kontribusi BUMN itu melalui strategi restrukturisasi dan klasterisasi, sehingga merampingkan profil BUMN dari semula berjumlah 157 perusahaan kemudian menjadi 107 perusahan saja, salah satunya penggabungan bank-bank syariah milik negara menjadi Bank Syariah Indonesia.
Merger perusahaan-perusahan BUMN ini terbagi ke dalam 12 klaster dengan merujuk kesamaan sektor dan rantai pasok. Sejumlah perusahan BUMN yang memiliki aset dan market capital yang kecil akan menginduk ke Danareksa.
Diketahui, perusahaan-perusahan yang menginduk ke Danareksa ini terdiri dari berbagai sektor lini usaha, seperti infrastruktur (Nindya Karya), pengolahan air (PJT I dan II), manufaktur, konsultan, dan media (LKBN Antara dan Balai Pustaka).
Seluruh direktur utama dari 21 BUMN klaster Danareksa telah merepresentasikan insiatif usaha mereka untuk bersinergi melalui penandatanganan nota kesepahaman yang dilakukan pada Senin dan Selasa.
"Selama dua hari ini banyak sekali potensi sinergi yang terlihat. Ada jaringan kerja yang erat antar masing-masing anggota," kata Arisudono.
Sementara itu, Direktur Utama LKBN Antara Meidyatama Suryodiningrat mengatakan bahwa pihaknya siap membantu anggota klaster Danareksa terkait strategi komunikasi publik.
"Berbeda dengan klaster lain yang terdiri dari perusahaan-perusahaan raksasa yang sudah sulit berkembang, klaster ini punya keunggulan komparatif karena masih punya potensi yang besar dalam hal komunikasi dan diplomasi publik," kata Meidyatama.
