Kuala Lumpur, (AntaraKL) - Delegasi dari Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Republik Indonesia turut menghadiri World Urban Forum (WUF) ke 9 yang berlangsung di Kuala Lumpur Convention Center (KLCC), Kamis.
"Kami ingin saling berbagi informasi atas pengalaman setiap negara dalam implementasi `new urban agenda` yang merupakan adopsi dari agenda habitat tiga yang telah dilaksanakan di Ekuador tahun 2016 lalu," ujar Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR, Sri Hartoyo di Kuala Lumpur, Kamis.
Implementasi dari agenda "new urban agenda" yang perlu ditindaklanjuti adalah target nomer 6 dan nomer 11.
"Yang pertama tersedianya akses air minum dan sanitasi untuk seluruh lapisan masyarakat dan yang kedua mewujudkan kota yang aman, nyaman, tangguh serta berketahanan artinya `resillient city` dalam rangka menghadapi fenomena iklim yang ekstrim pada saat ini termasuk bencana alam," katanya.
Pada intinya, ujar dia, disamping kita berbagi pengalaman juga ingin mempelajari pengalaman negara-negara lain dalam rangka implementasi "new urban agenda" tersebut dalam rangka pembangunan perkotaan dan pemukiman.
"Yang ketiga kami menghadiri acara ini sekaligus untuk membangun jejaring antar pemerintah dan lembaga yang bergerak dalam pembangunan perkotaan serta pemukiman ini. Tentunya didalamnya yang sesuai dengan agenda kita adalah meningkatkan akses terhadap air minum dan sanitasi, mengurangi lingkungan pemukiman kumuh dalam konteks pembangunan lingkungan dan perkotaan yang lebih layak huni, terjangkau bagi semua orang," katanya.
Dia menegaskan pihaknya ingin berbagai pengalaman dalam pembangunan air minum serta sanitasi dan pengentasan pemukiman kumuh berbasis masyarakat.
"Kita di Indonesia sudah melakukan program penyediaan air minum berbasis masyarakat, sanitasi berbasis masyarakat serta program pengentasan pemukiman kumuh perkotaan atau kotaku (kota tanpa kumuh) termasuk `best practice` keberhasilan yang kita tuai di situ harapannya bisa menjadi pemebelajaran bagi negara lainnya," katanya.
Disamping itu, ujar dia, pihaknya juga ingin semua pembangunan "new urban agenda" bisa mendorong penciptaan lapangan kerja, pengurangan kemiskinan dan mengurangi kesenjangan antar daerah maupun kota dan desa sehingga bisa mewujudkan pemukiman yang lebih layak huni dan berkelanjutan.
Pada kesempatan yang sama Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR, Sri Hartoyo dan Kepala BMKG Pusat, Ir. Dwikorita Karnawati M.Sc., Ph.D juga melakukan pertemuan dengan Delegasi Jerman yang dipimpin Direktur Umum Urban Development, Anke Brummer-Kohler.
Delegasi Indonesia hadiri WUF di Kuala Lumpur
Dirjen Cipta Karya Kementrian PUPR, Sri Hartoyo dan Ketua Delegasi Jerman yang juga Direktur Umum Urban Development, Anke Brummer-Kohler .
"Kita di Indonesia sudah melakukan program penyediaan air minum berbasis masyarakat, sanitasi berbasis masyarakat serta program pengentasan pemukiman kumuh perkotaan atau kotaku (kota tanpa kumuh) termasuk `best practice` keberhasilan yang kita tuai
