Istanbul (ANTARA) - Filipina telah mengajukan pedoman tata perilaku baru bagi kestabilan dan perdamaian di wilayah sengketa Laut China Selatan.
Usulan Manila muncul setelah Presiden Ferdinand Marcos merasa prihatin mengenai negosiasi yang berkepanjangan antara negara-negara Asia Tenggara dan China tentang Pedoman Tata Perilaku Laut China Selatan (CoC), menurut Kantor Berita Filipina.
"Kami saat ini tengah melakukan negosiasi pedoman tata perilaku kami sendiri, misalnya dengan Vietnam karena kami masih menunggu CoC antara China dengan ASEAN (Perhimpunan Bangsa-bangsa Asia Tenggara) dan perkembangannya sayangnya sedikit lambat," ujar Marcos dalam acara Pusat Studi Keamanan Asia-Pasifik di Honolulu, Hawaii pada Senin.
"Jadi kami mengambil inisiatif untuk mendekati negara-negara di sekitar ASEAN, dengan siapa kita mempunyai konflik teritorial,” tambahnya.
Marcos juga mencari dukungan dari negara-negara seperti Vietnam dan Malaysia untuk membentuk kode etik kelautan yang akan menjaga perdamaian di Laut China Selatan.
Sengketa wilayah di Laut China Selatan melibatkan konflik klaim pulau dan maritim di wilayah itu oleh beberapa negara berdaulat, seperti China, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Vietnam.
Deklarasi Perilaku Para Pihak (DoC) Laut China Selatan adalah perjanjian perilaku Laut China Selatan yang ditandatangani oleh ASEAN dan China pada bulan November 2002, menandai pertama kalinya China menerima perjanjian multilateral mengenai masalah ini.
Berita ini telah tayang di Antaranews.com dengan judul: Filipina ajukan CoC baru untuk wilayah sengketa Laut China Selatan
Filipina mengajukan CoC baru untuk wilayah sengketa Laut China Selatan
"Sembilan Garis Putus-putus" (berwarna hijau) yang menandakan klaim Republik Rakyat China di Laut China Selatan, berdasarkan peta yang dibuat CIA pada 1988. (Central Intelligence Agency via Wikipedia)
