Kuala Lumpur (ANTARA) - Pemerintah Malaysia bakal memberlakukan Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran 2007 hasil amandemen mulai Selasa (21/2).
Menteri Dalam Negeri Malaysia, Hamzah Zainudin mengemukakan hal itu dalam pernyataan kepada media di Putrajaya, Senin.
"Undang-Undang ini adalah instrumen hukum utama negara dalam menangani masalah perbudakan modern serta memerangi kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan migran di Malaysia," katanya.
Untuk meningkatkan efektivitas tindakan untuk mengatasi kedua tindak pidana tersebut, ujar dia, telah dilakukan amandemen terhadap undang-undang ini untuk memperkuat ketentuan terkait.
Undang-Undang Anti-Perdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran (Amandemen) 2022 [UU A1644] telah disetujui oleh pemerintah pada 19 Januari 2022 dan dimasukkan dalam Lembaran Negara pada 25 Januari 2022.
Secara keseluruhan terdapat 17 ketentuan yang diubah dengan penyempurnaan meliputi perubahan sebagai berikut:
(a) Amandemen interpretasi perdagangan orang dan penghapusan interpretasi paksaan;
(b) Peningkatan hukuman penjara dan hukuman cambuk;
(c) Ketentuan pelanggaran yang lebih serius termasuk melibatkan pegawai negeri;
(d) Penciptaan kekuasaan Menteri dalam penunjukan pejabat publik sebagai penegak hukum berdasarkan UU 670;
(e) Peningkatan keanggotaan organisasi lain dan organisasi non-pemerintah (LSM) dalam Anti-Trafficking in Persons and Anti-Smuggling of Migrants Council (MAPO); dan
(f) Perluasan peran Kementerian Pemberdayaan Perempuan, Keluarga, dan Masyarakat (KPWKM) dalam pengelolaan dan penertiban petugas pelindung dan penampungan korban perdagangan orang.
"UU A1644 dimaksudkan untuk memberikan solusi terbaik dalam mengungkap upaya Malaysia dalam menanggulangi kejahatan perdagangan manusia dan penyelundupan migran secara lebih efektif," katanya.
Dia mengatakan pendekatan "whole-of-government" dan pendekatan "whole-of-society" yang digunakan diyakini dapat meningkatkan posisi Malaysia dalam penilaian internasional manapun serta meningkatkan citra Malaysia di mata masyarakat dunia.
"Seluruh lapisan masyarakat dihimbau untuk bekerja sama dengan Pemerintah untuk memerangi kejahatan ini dengan melaporkan setiap informasi melalui Chatbot di halaman Facebook Dewan Anti-Perdagangan Manusia dan Anti-Penyelundupan Migran," katanya.
Berita Terkait
Palestina serukan gencatan senjata, undang DK PBB ke Jalur Gaza
23 August 2024 13:58 Wib
Alan Walker undang seorang guru tampil di Walkerworld Jakarta
18 May 2024 5:25 Wib
Komisi I DPR RI sarankan Perpres "Publisher Rights" jadi Undang-Undang
27 March 2024 23:03 Wib
Australia ajukan UU beri hak pekerja abaikan panggilan setelah jam kerja
08 February 2024 4:52 Wib
UU Imigrasi kontroversial Prancis memicu unjuk rasa besar di Paris
16 January 2024 14:27 Wib
Wapres Ma'ruf undang Malaysia investasi di tiga sektor untuk IKN Nusantara
28 November 2023 23:00 Wib
Menlu Billstrom sebut Swedia pastikan penodaan agama tidak terulang
26 July 2023 14:41 Wib, 2023
PSSI undang Presiden saksikan laga Indonesia vs Argentina
05 June 2023 20:31 Wib, 2023